Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Danger-Dependent Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem i

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham

“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Examine and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.“Ini punya resiko terhadap diskriminasi

"My placement over the IDI Board is relatively new, but it's gratifying to incorporate the Views of IDI along with the IDI Board into your vision of BPK to discover that, equally as Indonesia is part of the global Local community, BPK also has a job to Perform in the global community of SAI's. This larger outlook opens up possibility in just creati

In relation to the institution, the function of your BPK Vice Chairman as being the Vice-Chair from the UN IAAC can reinforce BPK's determination in supporting the optimization of Indonesian foreign coverage and Increase the image on the BPK as an establishment with competencies recognized on the Intercontinental amount.Personalize your examining e